Guru PPPK paruh waktu di berbagai daerah mulai mendorong pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Harapan ini disampaikan menyusul ketidakpastian pembayaran THR yang selama ini belum secara jelas dijamin oleh negara, terutama bagi guru honorer atau PPPK yang bekerja dengan sistem paruh waktu.
Forum Guru Indonesia dan sejumlah organisasi serikat guru lainnya telah menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Menteri Keuangan. Mereka berharap agar pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan guru non-PNS ini, yang selama ini kerap kali hanya mendapatkan hak-hak terbatas dibandingkan dengan guru tetap.
1. Status Guru PPPK Paruh Waktu dan Hak-Haknya
Guru PPPK paruh waktu adalah tenaga pendidik yang diangkat melalui seleksi pemerintah dengan kontrak kerja yang bersifat sementara. Mereka biasanya bekerja kurang dari 40 jam per minggu dan tidak mendapatkan seluruh tunjangan layaknya PNS atau guru tetap.
Status ini memunculkan sejumlah ketimpangan, terutama dalam hal tunjangan dan jaminan sosial. Meski dianggap sebagai bagian dari aparatur sipil negara, guru PPPK paruh waktu sering kali tidak mendapatkan THR, cuti tahunan, atau tunjangan hari tua yang memadai.
2. Sejarah THR untuk Guru PPPK
THR untuk guru PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, belum pernah menjadi hak mutlak. Pada beberapa tahun sebelumnya, pemerintah memberikan THR secara selektif tergantung kondisi APBN.
Tahun 2023 dan 2024 menjadi titik penting, karena sejumlah daerah memberikan THR kepada guru PPPK sebagai bentuk apresiasi. Namun, hal ini tidak berlaku secara nasional, dan sebagian besar guru paruh waktu tetap tidak mendapatkannya.
3. Aspirasi Forum Guru ke Menteri Keuangan
Forum Guru Indonesia dan beberapa lembaga serupa telah menyampaikan surat resmi ke Menteri Keuangan, meminta agar THR 2026 dialokasikan untuk guru PPPK paruh waktu. Mereka menilai bahwa guru ini tetap berkontribusi besar dalam proses belajar mengajar, meski statusnya tidak tetap.
Dalam pertemuan internal, para koordinator forum menyatakan bahwa guru PPPK paruh waktu layak mendapatkan pengakuan atas dedikasi dan kerja kerasnya selama satu tahun penuh.
4. Penjelasan dari Kementerian Keuangan
Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan kepastian mengenai THR untuk guru PPPK paruh waktu. Namun, pihaknya menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk tunjangan guru akan disesuaikan dengan prioritas APBN dan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan.
Jika dana tersedia, pemerintah akan mempertimbangkan pemberian THR. Namun, tidak ada jaminan kuat bahwa guru paruh waktu akan menjadi prioritas utama dalam distribusi tersebut.
5. Perbandingan Hak Guru PPPK Penuh vs Paruh Waktu
Berikut adalah tabel perbandingan hak-hak guru PPPK berdasarkan status kerja penuh dan paruh waktu:
| Hak/Tunjangan | Guru PPPK Penuh Waktu | Guru PPPK Paruh Waktu |
|---|---|---|
| Gaji Pokok | Dibayarkan penuh sesuai golongan | Dibayarkan proporsional |
| THR | Kemungkinan besar diterima | Tidak dijamin |
| Tunjangan Kinerja | Diterima penuh | Diterima sebagian |
| Cuti Tahunan | Berhak sesuai UU | Tidak dijamin |
| BPJS Ketenagakerjaan | Lengkap | Sebagian daerah belum maksimal |
6. Tantangan dalam Penerapan THR untuk Guru Paruh Waktu
Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran di sejumlah daerah. THR untuk guru PPPK paruh waktu tidak masuk dalam struktur anggaran rutin, sehingga harus dialokasikan secara khusus.
Selain itu, tidak adanya regulasi yang secara tegas menjamin THR untuk guru paruh waktu membuat proses pemberiannya menjadi tidak pasti. Banyak daerah yang memilih tidak memberikan THR karena tidak ada dasar hukum yang kuat.
7. Dampak Psikologis dan Motivasi Kerja
Tidak adanya THR bisa berdampak pada semangat kerja guru PPPK paruh waktu. Mereka merasa tidak dihargai meskipun telah menjalankan tugas dengan baik.
THR bukan sekadar uang, tapi juga bentuk apresiasi. Jika pemerintah memberikan THR secara merata, ini bisa meningkatkan loyalitas dan motivasi guru dalam menjalankan tugas mengajar.
8. Rekomendasi dari Organisasi Guru
Forum Guru Indonesia dan sejumlah organisasi serupa menyarankan agar pemerintah membuat regulasi yang menjamin THR untuk guru PPPK paruh waktu. Mereka juga menyarankan agar alokasi anggaran untuk tunjangan ini dimasukkan ke dalam APBN secara permanen.
Selain itu, mereka menyarankan agar pemerintah daerah juga turut mendukung program ini, terutama di daerah dengan anggaran yang memadai.
9. Peran Masyarakat dan Media
Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan ini. Dengan memberikan perhatian dan tekanan publik, diharapkan pemerintah akan lebih cepat merespons tuntutan guru PPPK paruh waktu.
Beberapa kampanye daring dan aksi solidaritas dari komunitas pendidikan juga mulai bermunculan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ini.
10. Potensi Perubahan Kebijakan di 2026
Tahun 2026 menjadi titik penting karena akan menjadi awal dari periode baru pemerintahan. Bila ada kebijakan baru yang lebih inklusif, guru PPPK paruh waktu bisa menjadi salah satu kelompok yang diuntungkan.
Namun, semuanya tergantung pada seberapa besar tekanan dan advokasi yang dilakukan oleh forum guru serta seberapa responsif pemerintah terhadap aspirasi tersebut.
11. Apa yang Bisa Dilakukan Guru PPPK Paruh Waktu Saat Ini?
Guru PPPK paruh waktu bisa mulai bergabung dengan forum atau komunitas guru untuk memperkuat suara kolektif. Selain itu, mereka juga bisa menyampaikan aspirasi secara langsung ke dinas pendidikan setempat.
Mengikuti perkembangan kebijakan dan aktif dalam diskusi publik juga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan.
12. Tanggapan dari Kementerian Pendidikan
Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru PPPK. Namun, semua kebijakan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.
Mereka juga menyebut bahwa THR bukan lagi menjadi kewajiban mutlak, melainkan hak yang diberikan jika memungkinkan secara finansial.
13. Perbandingan THR Guru PPPK dengan ASN Lainnya
Berikut adalah tabel perbandingan penerimaan THR antara guru PPPK dan ASN lainnya:
| Kelompok | Status THR | Keterangan |
|---|---|---|
| PNS | Dijamin | Diterima sebelum Hari Raya |
| Guru PPPK Penuh Waktu | Sering diterima | Tergantung APBN/APBD |
| Guru PPPK Paruh Waktu | Tidak dijamin | Hanya beberapa daerah yang memberikan |
| TNI/POLRI | Dijamin | Diterima sebelum Hari Raya |
14. Dukungan dari Komunitas Pendidikan
Berbagai komunitas pendidikan lokal dan nasional mulai memberikan dukungan terhadap gerakan guru PPPK paruh waktu. Mereka menyatakan bahwa pemerataan tunjangan adalah bagian dari keadilan sosial dalam dunia pendidikan.
Beberapa tokoh pendidikan juga mulai angkat suara, menyerukan agar pemerintah tidak lagi memandang rendah kontribusi guru honorer.
15. Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Gerakan guru PPPK paruh waktu untuk mendapatkan THR 2026 adalah bentuk aspirasi yang wajar dan layak didengar. Pemerintah diharapkan bisa lebih transparan dalam mengalokasikan anggaran serta membuat regulasi yang lebih inklusif.
Jika isu ini bisa diselesaikan dengan baik, ini akan menjadi langkah maju dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan manusiawi.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi anggaran negara. Data dan fakta yang disajikan didasarkan pada kondisi terkini dan belum tentu merepresentasikan kebijakan resmi yang akan diterapkan di tahun 2026.
