Pemerintah Kota Pematangsiantar kembali membuat gebrakan yang mengejutkan. Kali ini, terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, mengeluarkan kebijakan yang mengaitkan pemberian THR dengan pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Artinya, ASN yang belum melunasi PBB tahun ini bisa terancam tidak menerima THR.
Langkah ini menuai berbagai reaksi. Sebagian menyambut baik karena dianggap sebagai upaya menekan tunggakan pajak daerah. Namun, sebagian lain menilai ini sebagai tindakan yang terlalu tegas dan berpotensi memicu masalah hukum. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, pun ikut angkat suara terkait kebijakan kontroversial ini.
Bobby mengatakan bahwa THR sebenarnya merupakan hak ASN. Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau lebih lanjut apakah aturan tersebut bisa menggugurkan hak tersebut. Ia juga mengaku belum sempat memantau secara detail kebijakan yang diambil oleh Pemkot Siantar.
Kebijakan Walkot Siantar Soal THR dan PBB
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Pematangsiantar Nomor 025/900.1.13.1/898/II-2026 yang dikeluarkan pada 20 Februari 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Junaidi Sitanggang. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak.
1. Syarat Pembayaran THR ASN
Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah kewajiban ASN untuk melampirkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 Tahun 2026. Hal ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan tambahan penghasilan bulan Februari dan THR tahun 2026.
Bukti pelunasan PBB harus mencakup:
- Rumah tempat tinggal ASN
- Tempat kontrakan atau kost
- Aset tanah yang dimiliki
Jika ASN tidak melampirkan bukti pelunasan, maka pembayaran THR bisa ditahan. Ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, khususnya ASN, agar lebih disiplin dalam membayar pajak.
2. Tujuan Kebijakan Walkot Siantar
Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah. Namun, tingginya angka tunggakan membuat PAD tidak maksimal.
Menurut pihak Pemkot Siantar, dengan mengaitkan THR dengan pelunasan PBB, diharapkan ASN akan lebih sadar akan kewajiban perpajakan. Selain itu, ini juga menjadi bentuk keadilan karena ASN yang belum membayar pajak tidak layak menerima tunjangan dari negara.
3. Reaksi dari BPKAD Pematangsiantar
Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Pematangsiantar, Alwi Lumban Gaol, membenarkan bahwa ASN yang tidak melunasi PBB tidak akan menerima THR. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini sudah melalui pertimbangan matang dan menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah.
Respons Gubernur Sumut Bobby Nasution
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons kebijakan Walkot Siantar dengan sikap yang hati-hati. Ia mengatakan bahwa THR sebenarnya adalah hak ASN. Namun, ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang menggugurkan hak tersebut perlu ditinjau lebih lanjut.
1. Hak ASN dan Pertimbangan Hukum
Bobby menilai bahwa setiap ASN berhak menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ia juga menyatakan bahwa jika ada aturan yang menggugurkan hak tersebut, maka harus melalui kajian hukum yang ketat.
Menurutnya, kebijakan yang terkesan memaksa atau memakai sanksi berat harus dibarengi dengan pertimbangan hukum dan keadilan. Ia berharap agar semua pihak, termasuk Pemkot Siantar, bisa menjalankan kebijakan secara proporsional.
2. Evaluasi terhadap Kebijakan Daerah
Bobby juga menyatakan bahwa ia akan memantau lebih lanjut kebijakan yang diambil oleh Pemkot Siantar. Ia mengaku baru mendapat informasi dan belum sempat mengevaluasi secara detail.
Namun, ia menegaskan bahwa jika kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum atau maladministrasi, maka akan dilakukan evaluasi. Ia juga mengingatkan agar semua kebijakan daerah harus sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Reaksi Publik dan Ombudsman
Kebijakan Walkot Siantar ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan lembaga pengawas. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menilai bahwa kebijakan ini bisa dikategorikan sebagai maladministrasi.
1. Penilaian Ombudsman
Menurut Ombudsman, kebijakan yang mengaitkan THR dengan pelunasan PBB dinilai tidak proporsional. Sebab, THR merupakan hak ASN yang seharusnya tidak dikaitkan dengan kewajiban membayar pajak.
Ombudsman juga menyatakan bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ASN. Selain itu, bisa juga memicu sengketa hukum jika tidak dilakukan dengan prosedur yang jelas.
2. Pandangan Masyarakat
Masyarakat umum memandang kebijakan ini sebagai langkah yang terlalu tegas. Sebagian menyambut baik karena dianggap bisa meningkatkan kesadaran pajak. Namun, sebagian lain menilai ini sebagai bentuk tekanan yang berlebihan.
Beberapa ASN juga menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka menyatakan bahwa tidak semua ASN mampu melunasi PBB dalam waktu singkat. Terutama bagi ASN dengan penghasilan terbatas, langkah ini bisa memberatkan.
Perbandingan Kebijakan THR dan PBB di Daerah Lain
Berikut ini adalah perbandingan kebijakan THR dan PBB di beberapa daerah lain di Indonesia:
| Nama Daerah | Kebijakan THR ASN | Kaitan dengan PBB |
|---|---|---|
| Pematangsiantar | THR ditahan jika PBB belum lunas | Langsung terkait |
| Medan | THR diberikan sesuai jadwal | Tidak terkait |
| Binjai | THR diberikan sesuai jadwal | Tidak terkait |
| Padangsidimpuan | THR diberikan sesuai jadwal | Tidak terkait |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa kebijakan Pemkot Siantar berbeda dengan daerah lain di Sumatera Utara. Mayoritas daerah tidak mengaitkan THR dengan pelunasan PBB.
Dampak Kebijakan terhadap ASN dan PAD
Kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap ASN dan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini adalah beberapa dampak yang terjadi:
1. Dampak terhadap ASN
- ASN yang belum melunasi PBB terancam tidak menerima THR
- Bisa menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan kerja
- ASN dengan penghasilan terbatas merasa tertekan secara finansial
2. Dampak terhadap PAD
- Peningkatan pendapatan dari PBB
- Optimalisasi penerimaan pajak daerah
- Potensi peningkatan kesadaran pajak di kalangan ASN
Evaluasi dan Rekomendasi
Kebijakan Walkot Siantar ini memang memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan PAD dan kesadaran pajak. Namun, cara pelaksanaannya perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan masalah hukum dan ketidakpuasan.
1. Evaluasi terhadap Kebijakan
- Apakah kebijakan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
- Apakah ada alternatif yang lebih proporsional?
- Apakah kebijakan ini bisa diterapkan secara adil?
2. Rekomendasi
- Memberikan waktu tambahan bagi ASN untuk melunasi PBB
- Mengedepankan pendekatan sosialisasi dan edukasi pajak
- Membuat kebijakan yang lebih fleksibel dan tidak terkesan memaksa
Penutup
Kebijakan Walkot Siantar yang mengaitkan THR dengan pelunasan PBB memang menciptakan pro dan kontra. Di satu sisi, ini bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan PAD. Namun, di sisi lain, bisa juga menimbulkan masalah hukum dan ketidakpuasan di kalangan ASN.
Gubernur Bobby Nasution yang menyatakan akan meninjau kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Evaluasi terhadap kebijakan daerah sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tujuan pembangunan dan hak-hak pegawai.
Harapannya, kebijakan ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lain agar lebih bijak dalam membuat regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat sesuai dengan data dan kebijakan yang berlaku sampai Maret 2026. Kebijakan daerah bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan evaluasi dan pertimbangan hukum yang berlaku.
